Transparansi Anggaran Proyek Jalan di Sulut Dipertanyakan

FORUMADIL, Manado —Sejumlah proyek infrastruktur jalan di Sulawesi Utara kembali menuai sorotan. Warga di beberapa kabupaten melaporkan dugaan pengurangan volume pekerjaan dan lemahnya pengawasan lapangan. Sorotan publik terutama tertuju pada proyek jalan antardaerah yang didanai dari APBD dan dana alokasi khusus (DAK).

Laporan masyarakat menyebutkan bahwa beberapa ruas jalan mengalami kerusakan hanya beberapa bulan setelah selesai dikerjakan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan terhadap mutu material serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

“Kami meminta pemerintah daerah dan aparat pengawas turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Jangan tunggu sampai jalan rusak parah baru diperbaiki,” ujar Julius Langi, tokoh masyarakat Minahasa Utara, Minggu (10/11/2025).

Sementara itu, DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Sulawesi Utara menegaskan perlunya audit teknis dan uji mutu beton terhadap proyek-proyek bernilai besar. Peneliti DPW J.P.K.P, Hendra Lumempouw, menilai transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah kebocoran anggaran.

“Publik berhak tahu berapa nilai proyek, siapa kontraktornya, dan bagaimana spesifikasi teknisnya. Jika pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan ketat, maka potensi penyimpangan pasti terjadi,” ujarnya kepada Forum Adil.

Aktivis antikorupsi juga mendesak agar Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum berkolaborasi dalam melakukan audit investigatif, terutama pada proyek multiyears yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sorotan terhadap proyek jalan di Sulut menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran publik masih lemah. Pengawasan independen dan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan efisien dan bebas korupsi.

Kasus ini mempertegas kebutuhan reformasi tata kelola proyek di daerah, agar setiap anggaran pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(KKY)