Pemilihan Ketua KONI Manado: Ketika Integritas Menjadi Ujian bagi Salah Satu Kandidat
Analisis investigatif Forum Adil menemukan bahwa salah satu kandidat yang disebut maju pernah terhubung dengan proses hukum—memunculkan pertanyaan publik soal kelayakan moral.

FORUMADIL, Manado — Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Manado memasuki fase penentuan. Sejumlah figur mulai disebut sebagai kandidat, baik dari kalangan politisi, pelaku olahraga, hingga aktivis publik.
Namun, di tengah dinamika proses tersebut, muncul sorotan tajam terhadap kriteria kelayakan calon, khususnya terkait rekam jejak hukum dan integritas. Sejumlah pelaku olahraga menyebut, pemilihan tahun ini bukan sekadar pergantian struktur, melainkan pengujian moralitas publik dalam pengelolaan organisasi olahraga yang kini mengelola anggaran bernilai miliaran rupiah.
Regulasi & Standar Moral Ketua KONI
Berdasarkan AD/ART KONI dan sejumlah regulasi turunan yang selama ini berlaku dalam seleksi tingkat provinsi maupun kota, terdapat standar umum bagi calon ketua, yaitu:
- Tidak sedang menjalani atau pernah menjadi tersangka kasus pidana
- Tidak terlibat penyidikan tindak pidana yang berpotensi mencoreng organisasi
- Memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jelas
- Memiliki kontribusi nyata terhadap olahraga
- Menjunjung tinggi etika, integritas, dan netralitas
Meski sebagian aturan bersifat administratif, implementasi moral dan kepercayaan publik telah dianggap sebagai bagian integral dari standar kepemimpinan KONI.
Sorotan Investigatif: Figur Kontroversial dalam Radar Publik
Berdasarkan penelusuran Forum Adil melalui pemberitaan media lokal, arsip digital, dan sumber internal aparat hukum, salah satu figur yang disebut akan maju dalam pemilihan Ketua KONI Manado diketahui pernah dikaitkan dengan laporan dugaan pemerasan.
Sejumlah pengurus cabang olahraga menilai kasus tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.
“KONI bukan ruang eksperimen moral. Jika ada figur yang rekam jejaknya mengandung potensi masalah, itu cukup untuk jadi alarm publik,” ungkap salah satu pimpinan cabang olahraga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Persepsi Publik dan Risiko Reputasi
KONI Kota Manado saat ini sedang berusaha menaikkan standar tata kelola, transparansi anggaran, dan prestasi atlet. Karena itu, pemimpin organisasi ini perlu memiliki reputasi yang tidak menimbulkan polemik maupun ketidakpercayaan publik.
“Bukan hanya soal hukum formil. Ketika figur dengan catatan kontroversial menjadi kandidat, itu otomatis melekatkan risiko reputasi pada KONI. Sponsor, mitra pemerintah, dan atlet bisa terdampak,” katanya.
Pemilihan Ketua KONI Manado tahun ini bukan semata soal siapa mendapat dukungan terbesar, tetapi soal siapa paling layak dipercaya.
Dengan munculnya figur yang pernah dikaitkan dengan persoalan hukum, publik kini memiliki pertanyaan mendasar:
Apakah pemimpin olahraga harus sekadar memenuhi syarat administratif, atau harus melewati standar moral publik yang jauh lebih tinggi?
Forum Adil akan terus mengikuti perkembangan proses ini dan membuka ruang hak jawab, sesuai Undang-Undang Pers dan etika jurnalistik investigatif.



