Politisasi KONI Sulut dan Standar Ganda Netralitas

FORUMADIL, Manado – Pergantian Sekretaris KONI Sulawesi Utara yang dibingkai sebagai upaya “sterilisasi organisasi” memunculkan pertanyaan serius soal profesionalisme dan independensi lembaga olahraga tersebut. Sejumlah kalangan menilai, istilah dan alasan yang digunakan dalam narasi pergantian jabatan itu lebih mencerminkan konsolidasi politik ketimbang pembenahan tata kelola olahraga.

Peneliti jaringan pengawas kebijakan pemerintah Sulut menilai, penggunaan istilah disterilkan dalam konteks organisasi olahraga tidak dikenal dalam tata kelola KONI maupun regulasi keolahragaan nasional. Istilah tersebut dinilai sebagai bahasa politis yang menyiratkan adanya “kontaminasi loyalitas”, padahal hingga kini tidak pernah dipublikasikan adanya pelanggaran hukum, etik, maupun evaluasi kinerja objektif terhadap pejabat yang diganti.

“Bahasa sterilisasi seolah menggambarkan ada kesalahan fatal atau cacat etik. Faktanya, yang dipersoalkan hanyalah perbedaan pilihan dalam Musyawarah Kota KONI Manado,” ujar seorang perwakilan peneliti pengawas tersebut, Sabtu.

Dalam Muskot KONI Manado, Sekretaris KONI Sulut Magdalena Wullur disebut mendukung Richard Sualang. Sikap tersebut kemudian dibingkai sebagai tidak sejalan dan dianggap mencederai soliditas organisasi. Namun, framing itu dinilai problematis ketika dibandingkan dengan sikap Ketua Harian KONI Sulut, Cristian Yokung, yang secara terbuka mendukung calon lain, Calvin Castro, bahkan ikut mengantar dalam proses pendaftaran.

“Jika dukungan terbuka dianggap mencederai soliditas, maka standar itu seharusnya berlaku sama. Ketua Harian justru memiliki posisi struktural yang lebih strategis dan pengaruh yang lebih besar dibanding sekretaris,” kata sumber tersebut.

Ormas pengawas menilai, di sinilah letak standar ganda. Perbedaan pilihan dijadikan alasan sanksi bagi satu pihak, tetapi dimaklumi bagi pihak lain yang sejalan dengan arus kekuasaan. Dalam konteks ini, netralitas tidak diterapkan sebagai prinsip, melainkan sebagai alat seleksi politik.

Sorotan juga diarahkan pada figur yang didukung dalam Muskot tersebut. Menurut ormas pengawas, dukungan terbuka dari pejabat KONI maupun pihak yang memiliki relasi dengan pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan rekam jejak, reputasi, dan kapasitas kandidat di dunia olahraga. Informasi publik yang pernah beredar mengenai kandidat tertentu, meski belum pernah diputus pengadilan, dinilai tetap perlu diklarifikasi secara terbuka demi menjaga integritas organisasi, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Masalah utamanya bukan siapa yang didukung, tetapi bagaimana KONI diperlakukan sebagai arena loyalitas politik. Ini berbahaya bagi masa depan pembinaan atlet dan independensi olahraga,” ujar perwakilan ormas tersebut.

Menurut mereka, jika perbedaan pilihan dalam Muskot dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan, maka KONI berisiko kehilangan wataknya sebagai organisasi profesional dan berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Evaluasi pengurus, kata mereka, seharusnya dilakukan berdasarkan kinerja, prestasi, dan tata kelola, bukan persepsi sejalan atau tidak sejalan.

Magdalena dikritik karena secara terbuka mendukung Richard Sualang, yang akhirnya terpilih sebagai Ketua KONI Manado. Dukungan itu dinilai mencederai soliditas internal.

Namun, pada saat yang sama, Ketua Harian KONI Sulut Cristian Yokung justru secara terbuka mendukung Calvin Castro—bahkan turut mengantar langsung pendaftaran calon tersebut—bersama sejumlah Staf Khusus Gubernur Sulut. Fakta ini memunculkan pertanyaan: mengapa dukungan politik dinilai pelanggaran bagi satu pihak, tetapi dianggap wajar bagi pihak lain?

Pertanyaan tentang Independensi KONI

“KONI bukan alat konsolidasi politik. Ketika elite organisasi dan staf khusus gubernur secara terbuka mengarahkan dukungan, sementara pihak lain dihukum dengan label ‘disterilkan’, maka yang dipertaruhkan adalah marwah olahraga,” ujar pernyataan sikap Ormas tersebut.

Siapa Melindungi Siapa?

Pertanyaan yang kini mengemuka di kalangan insan olahraga Sulut bukan lagi soal siapa kalah atau menang, melainkan siapa yang memiliki akses kekuasaan sehingga mendapat dukungan terbuka dari elite KONI dan staf khusus gubernur, meski rekam jejaknya dipertanyakan.

“Jika syarat, etika, dan netralitas hanya diterapkan selektif, maka istilah ‘sterilisasi’ berubah makna: bukan membersihkan organisasi, tetapi menyingkirkan yang tak sejalan,” demikian pernyataan Ormas pengawas tersebut.

Ormas pengawas mendesak agar KONI Sulut menghentikan politisasi internal dan mengembalikan organisasi tersebut sebagai rumah atlet dan cabang olahraga, bukan ruang konsolidasi politik pasca-pilkada.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.