FORUMADIL, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menegaskan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Keputusan ini dinilai sebagai langkah korektif terhadap ketidakjelasan norma dalam UU Polri, sekaligus menjadi babak baru reformasi birokrasi dan netralitas aparatur negara.

MK Tutup Celah Penugasan Pejabat Polri ke Jabatan Sipil

Melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini sekaligus menegaskan makna asli pasal tersebut: polisi aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dengan penghapusan frasa itu, seluruh bentuk penugasan anggota Polri aktif ke kementerian, lembaga negara, dan BUMN menjadi tidak relevan secara hukum.

Birokrasi Lebih Tegas: Jabatan Sipil untuk ASN

Penguatan norma tersebut membawa implikasi besar bagi tata kelola birokrasi nasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, sejumlah posisi strategis di kementerian dan lembaga kerap diisi perwira Polri atas dasar penugasan.

Putusan MK kini mengembalikan fungsi jabatan sipil kepada ASN karier.
Pakar menilai, langkah ini memperkuat sistem merit dan mendorong profesionalisme aparatur sipil negara.

Reformasi Karier Polri: Peluang dan Ketegangan Baru

Dalam jangka menengah, putusan MK mendorong Polri menata ulang struktur karier.
Perwira menengah dan tinggi yang selama ini melihat jabatan sipil sebagai ruang pengabdian baru harus mempertimbangkan pensiun dini.

Dalam lima tahun ke depan, Polri diprediksi menghadapi:

• penyesuaian jalur promosi,
• pembatasan sekolah pimpinan,
• hingga potensi stagnasi jabatan di tingkat atas.

Meski demikian, langkah ini dinilai memperkuat profesionalisme dan fokus tugas Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan.

Dinamika Politik: Reduksi Pengaruh Kepolisian

Penghapusan celah penugasan juga berdampak pada kontur kekuasaan di tingkat politik.
Selama bertahun-tahun, kehadiran polisi aktif dalam jabatan strategis kementerian atau lembaga kerap menimbulkan kekhawatiran soal konflik kepentingan dan campur tangan institusional.

Putusan MK, menurut analisis Forum Adil, memulihkan batas yang tegas antara kekuasaan sipil dan institusi keamanan. Dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, tren penempatan pejabat sipil diperkirakan semakin dominan dan lebih selaras dengan prinsip demokrasi administratif.

Kepastian Hukum dan Konsolidasi Demokrasi

Putusan ini juga menjadi preseden penting dalam mempertegas batas peran Polri.
Dengan hilangnya ambiguitas penjelasan pasal, MK memberikan kepastian hukum bagi publik dan pemerintah.

Di sisi lain, putusan ini meneguhkan arah reformasi yang menolak model dwifungsi gaya baru, sekaligus memperkuat supremasi sipil dalam pengelolaan negara.

Kesimpulan

Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 bukan sekadar koreksi atas norma kabur.
Ia menjadi penanda penting konsolidasi demokrasi Indonesia, mempertegas pemisahan fungsi keamanan dan sipil, serta mendorong birokrasi semakin profesional.

Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah dan Polri harus menyiapkan mekanisme transisi yang tertib untuk memastikan implementasi putusan berjalan tanpa gangguan terhadap pelayanan publik dan stabilitas kelembagaan.(Hen)