Dua Kali Natal Nasional Batal di Manado: Retakkah Hubungan Pusat–Daerah?

FORUMADIL, MANADO – Dua tahun berturut-turut, Sulawesi Utara (Sulut) gagal menjadi tuan rumah Perayaan Natal Nasional, meskipun telah diumumkan dan dipersiapkan secara resmi. Hal ini mendorong publik mempertanyakan kualitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.

Pola Pembatalan yang Terulang

Untuk Natal Nasional 2024, rencana pelaksanaannya semula akan berlangsung di Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 1111 Tahun 2024, dengan tanggal pelaksanaan 27 Desember 2024. Namun, pada 6 Desember 2024, Ketua Umum Panitia Natal Nasional, Thomas Djiwandono, mengumumkan perayaan dialihkan ke Jakarta dan dijadwalkan pada 28 Desember 2024 saat audiensi dengan Majelis Pekerja Harian PGI. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Steven Liow, yang mengatakan pembatalan disampaikan Panitia Nasional kepada Pemprov Sulut.

Untuk Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Manado sebagai tuan rumah pada 10 November 2025, sebuah keputusan yang disambut antusias Pemerintah Kota Manado.

Namun pemberitaan kemudian muncul yang menyatakan ibadah dan perayaan Natal Nasional 2025 yang semula dijadwalkan di Manado “tidak jadi digelar di Manado” setelah informasi simpang-siur dan keputusan panitia pusat pada 1 November 2025, meskipun hingga pertengahan Desember 2025 Pemprov Sulut menyatakan belum menerima informasi resmi pembatalan dari pemerintah pusat.

Siapa yang Mengumumkan Pembatalan?

• Natal Nasional 2024: Pembatalan diumumkan oleh Panitia Nasional Natal Nasional 2024, melalui Ketua Umum Panitia Thomas Djiwandono pada 6 Desember 2024, dan dikonfirmasi oleh Pemprov Sulut pada 8 Desember 2024.
• Natal Nasional 2025: Ada pemberitaan media massa dan postingan sosial media pada awal November 2025 yang menyatakan ibadah dan perayaan tidak jadi digelar di Manado, namun hingga 12 Desember 2025 Pemprov Sulut menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat atau panitia nasional soal pembatalan ini.

Perbedaan informasi ini mempertegas persoalan: siapa sebenarnya yang mengeluarkan keputusan resmi pembatalan Natal Nasional 2025 di Manado, dan pada tanggal berapa hal itu disampaikan secara formal kepada pemerintah daerah? Jawaban atas pertanyaan ini sampai kini belum terungkap secara publik melalui kanal resmi pemerintah pusat atau panitia nasional.

Bukan Hanya Isu Teknis

Jika pembatalan 2024 bisa dijelaskan sebagai keputusan panitia untuk pemindahan lokasi, pola berulang pembatalan setiap kali Sulut ditetapkan tuan rumah menimbulkan tafsir lain di tengah masyarakat:

• Masalah koordinasi antar-lembaga: Perbedaan antara keputusan pusat dan pemberitahuan ke daerah menimbulkan persepsi kurangnya sinkronisasi.
• Persepsi publik: Dua kali pembatalan menyebabkan sejumlah elemen publik menilai perlakuan terhadap Sulawesi Utara sebagai daerah yang secara historis menjadi ikon toleransi menjadi berbeda dari daerah lain.

Respons dan Kekosongan Informasi

Hingga pertengahan Desember 2025, Pemprov Sulut melalui pejabat terkait menegaskan belum ada informasi resmi terkait pembatalan atau perubahan lokasi pelaksanaan Natal Nasional 2025 yang diterima secara formal, meskipun pemberitaan dan postingan media sosial telah mengabarkan pembatalan tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini membuka ruang tanda tanya publik: apakah pembatalan Natal Nasional 2025 itu hanya soal teknis internal panitia, atau ada faktor lain yang belum dijelaskan secara resmi?

Publik Berhak Tahu

Dalam sistem demokrasi yang terbuka, keputusan besar soal agenda nasional sekelas Natal, apalagi yang berkaitan dengan simbol besar toleransi beragama, seharusnya disampaikan secara jelas kepada publik, terutama pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah awalnya.

Ketidakpastian informasi sampai saat ini membentuk narasi publik yang lebih kuat mengarah pada persoalan koordinasi dan komunikasi pemerintahan, bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan acara.