Mengapa Mantan Pala Salah Pilih Jalur Hukum?

Ketika Gugatan Kandas, Ruang Keadilan Belum Sepenuhnya Tertutup

FORUMADIL, Manado -Kekalahan di meja hijau sering kali dipersepsikan sebagai akhir segalanya. Namun bagi sejumlah mantan Pala di Kota Manado, putusan Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan kesalahan prosedural dalam gugatan mereka justru mengungkap persoalan yang lebih mendasar: ketidaktepatan memilih jalur hukum, bukan absennya substansi keadilan.

Putusan ini menutup satu pintu, tetapi membuka pemahaman baru tentang bagaimana negara bekerja—dan bagaimana warga seharusnya memperjuangkan haknya.

1. Kronologi Singkat: Dari Keputusan Administratif ke Gugatan Perdata

Para Pala—kepala lingkungan yang berperan langsung dalam pelayanan masyarakat—menggugat setelah status jabatan mereka dihentikan melalui keputusan pemerintah daerah.

Namun gugatan justru diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) dengan pendekatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Di sinilah masalah bermula.

Majelis hakim hingga tingkat Mahkamah Agung menilai:

• Objek sengketa berasal dari keputusan tata usaha negara
• Bukan sengketa perdata murni
• Sehingga PN tidak berwenang secara absolut

Putusan MA menegaskan: gugatan gugur bukan karena isi tuntutan lemah, tetapi karena salah kamar pengadilan.

2. Suara dari Para Pala: Antara Kekecewaan dan Rasa Tidak Dipahami

Dari sisi para Pala, perkara ini bukan sekadar soal prosedur hukum.

Bagi mereka:

• Jabatan Pala bukan hanya posisi administratif
• Tapi sumber pengabdian, legitimasi sosial, dan penghidupan
• Pemberhentian dianggap sepihak dan minim ruang dialog

“Yang kami cari bukan melawan negara, tapi keadilan,” demikian suara yang kerap terdengar.

Dalam perspektif ini, langkah hukum menjadi ekspresi terakhir, meski tidak selalu dibekali pemahaman teknis tentang sistem peradilan administrasi negara.

3. Sudut Pandang Negara: Administrasi Harus Tertib, Jalur Hukum Ada Aturannya

Di sisi lain, negara—dalam hal ini pemerintah daerah—bertindak melalui kewenangan administratif.

Dalam sistem hukum Indonesia:

• Keputusan pejabat pemerintahan = objek hukum administrasi
• Sengketa atasnya harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
• Bukan PN, meski dampaknya dirasakan secara personal

Mahkamah Agung tidak menilai “siapa benar atau salah secara moral”, melainkan menjaga ketertiban sistem hukum agar setiap sengketa diuji di forum yang tepat.

4. Edukasi Publik: PN vs PTUN — Mengapa Ini Penting?

Putusan ini menjadi pelajaran penting, bukan hanya bagi Pala, tetapi masyarakat luas:

🔹 Pengadilan Negeri (PN)
Mengadili sengketa antarwarga atau badan hukum privat (perdata & pidana)

🔹 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Mengadili sengketa warga vs pejabat pemerintahan terkait keputusan administrasi

Kesalahan memilih jalur hukum bisa berakibat fatal:
Perkara gugur sebelum keadilan substantif diperiksa

Gugatan Gugur, Harapan Belum Gugur

Apa yang diputus Mahkamah Agung? Mahkamah Agung menegaskan bahwa gugatan para mantan Pala tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena salah memilih kompetensi absolut pengadilan.

Di mana letak kesalahannya?

• Objek sengketa adalah keputusan pejabat pemerintahan (pemberhentian Pala)
• Secara hukum, ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
• Sengketa KTUN harus diuji di PTUN, bukan di Pengadilan Negeri (PN)

Apakah ini berarti Pala tidak punya hak?
Tidak. Putusan ini tidak menilai benar atau salahnya isi kebijakan, melainkan hanya menyatakan jalur hukum yang ditempuh keliru.

Apa pelajaran hukumnya?

1. Warga negara berhak menggugat keputusan pejabat publik
2. Hak itu harus ditempuh melalui forum peradilan yang tepat
3. Kesalahan prosedur bisa menggugurkan perkara tanpa menyentuh substansi keadilan

Bagi para mantan Pala:

• Putusan ini adalah cermin hukum, bukan vonis moral
• Kesalahan prosedural bisa menjadi pijakan untuk langkah baru yang lebih tepat
• Edukasi hukum menjadi kunci agar perjuangan ke depan tidak kembali kandas

Bagi publik, perkara ini mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya soal niat, tetapi juga soal jalur.