Gerindra Nihil di BSG

FORUMADIL, Manado – Penetapan susunan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo (BSG) periode 2026–2031 dalam RUPS-LB pada 10 Februari 2026 menyisakan ruang tafsir politik. Dari komposisi yang diumumkan, tidak tampak figur yang secara terbuka teridentifikasi sebagai kader atau representasi Partai Gerindra Sulawesi Utara.

Padahal, dalam lanskap politik nasional, Gerindra merupakan partai penguasa melalui Presiden Prabowo Subianto. Di tingkat daerah, partai ini memiliki kursi legislatif di DPRD Sulut. Namun di bank milik daerah yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan APBD dan pembiayaan proyek daerah itu, Gerindra justru absen.

Kelanjutan Era Lama?

Jika ditelusuri, sebagian besar jajaran direksi diketahui telah berkarier sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Meski mereka dikenal sebagai profesional perbankan, keberlanjutan figur-figur lama ini memperkuat persepsi bahwa orbit pengaruh lama masih cukup dominan.

Dalam politik daerah, bank pembangunan daerah bukan sekadar lembaga keuangan. Ia sering dipandang sebagai simpul strategis kekuasaan—tempat bertemunya kepentingan ekonomi dan politik.

Pertanyaannya: apakah komposisi ini murni profesional berbasis rekam jejak dan fit and proper test, atau ada konfigurasi kekuatan politik yang tidak berubah?

Gerindra di Luar Lingkaran?

Absennya representasi Gerindra di BSG juga terlihat paralel dengan struktur strategis pemerintahan provinsi yang tidak banyak diisi figur dari partai tersebut.

Beberapa pengamat politik lokal menyebut, dalam praktik politik daerah, distribusi jabatan di BUMD sering kali mencerminkan konfigurasi koalisi. Jika satu partai tidak terakomodasi, biasanya ada dua kemungkinan:

1. Partai tersebut memang tidak menjadi bagian dari koalisi aktif pemerintahan.
2. Kepala daerah memilih pendekatan teknokratik tanpa pembagian berbasis partai.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi apakah komposisi BSG murni berbasis profesionalisme atau juga mempertimbangkan representasi politik pemegang saham daerah.

Sinyal ke NasDem?

Spekulasi lain yang berkembang di kalangan internal politik menyebut adanya kemungkinan pendekatan ke kekuatan politik tertentu, termasuk NasDem. Beberapa figur dalam lingkar pemerintahan disebut memiliki kedekatan dengan partai tersebut.

Meski demikian, tanpa pernyataan terbuka dari gubernur maupun pimpinan partai, dugaan itu masih berada pada wilayah tafsir.

Retak atau Realignment?

Pertanyaan yang lebih besar: apakah absennya Gerindra mencerminkan keretakan relasi politik antara gubernur dan partai besutan Prabowo Subianto?

Ataukah ini bagian dari realignment—penataan ulang kekuatan politik pasca kontestasi daerah?

Di tingkat nasional, stabilitas koalisi sering kali tidak sepenuhnya linear dengan dinamika di daerah. Kepala daerah memiliki ruang otonom dalam menentukan figur-figur strategis, termasuk di BUMD.

Namun, dalam konteks politik elektoral ke depan, konfigurasi ini bisa dibaca sebagai sinyal awal perubahan peta dukungan.

Menunggu Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari DPD Gerindra Sulut maupun pihak Pemprov Sulut terkait absennya kader partai tersebut di jajaran BSG.

Apakah ini murni keputusan profesional?
Ataukah cerminan jarak politik yang belum terucap?

Publik menunggu jawaban.