BPJS Kesehatan Sulut Diminta Transparan Soal Layanan JKN: Aduan Peserta Meningkat Sepanjang 2025
Aduan Peserta Meningkat, Publik Pertanyakan Standar Layanan JKN
FORUMADIL, Manado – Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan setelah meningkatnya keluhan masyarakat terkait antrean panjang, rumitnya proses rujukan, hingga kasus penolakan pasien. Banyak peserta menilai pelayanan di beberapa fasilitas kesehatan masih jauh dari standar ideal.
Keluhan Peserta JKN Meningkat di Sejumlah Kabupaten/Kota
Sepanjang 2025, sejumlah masyarakat dari Manado, Minut, Bitung, dan Tomohon melaporkan berbagai keluhan mengenai pelayanan JKN. Mulai dari antrean yang memanjang sejak subuh, sistem rujukan berlapis, hingga stok obat yang tidak merata.
Beberapa peserta JKN bahkan mengaku harus melakukan kunjungan ulang berhari-hari karena tidak mendapatkan antrian pemeriksaan. Kondisi ini membuat publik mempertanyakan efektivitas standar pelayanan minimum yang seharusnya diterapkan oleh BPJS Kesehatan bekerja sama dengan faskes.
Permintaan Transparansi Standar Pelayanan
Pengamat pelayanan publik di Sulut menilai perlunya transparansi layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Mulai dari jumlah kuota pasien per hari, ketersediaan dokter, hingga waktu rata-rata pelayanan di fasilitas kesehatan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui parameter pelayanan yang diberikan agar tidak terjadi mispersepsi antara peserta dan penyelenggara.
“Ketika antrean panjang dan kuota terbatas, masyarakat harus diberi penjelasan terbuka. Transparansi ini penting untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan peserta,” ujarnya.
Kasus Penolakan Pasien Masih Terjadi
Beberapa peserta juga melaporkan adanya penolakan layanan dengan alasan administrasi, seperti belum diperbaruinya data peserta di sistem.
Padahal, menurut peraturan yang berlaku, pasien tetap harus dilayani terlebih dahulu, sementara verifikasi dapat dilakukan setelahnya, terutama dalam kondisi gawat darurat.
Situasi seperti ini dinilai berpotensi membahayakan jiwa pasien serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara jaminan kesehatan.
BPJS Kesehatan Sulut Diminta Turun Lapangan
Aktivis layanan publik dan sejumlah LSM di Sulut mendesak BPJS Kesehatan mengambil langkah konkret:
- Audit lapangan di faskes dengan aduan tinggi
- Mengevaluasi beban pelayanan di puskesmas dan rumah sakit
- Memastikan kesesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS dan faskes
- Memberikan edukasi terbuka kepada masyarakat terkait prosedur dan hak peserta
Masyarakat menilai, tanpa langkah konkret, kualitas layanan JKN akan semakin tergerus dan berdampak pada akses kesehatan bagi warga kurang mampu.
Permasalahan layanan JKN di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa sistem kesehatan tidak hanya membutuhkan anggaran dan fasilitas, tetapi juga efektivitas manajemen pelayanan. Transparansi data, kejelasan kuota, serta peningkatan koordinasi antara BPJS dan fasilitas kesehatan menjadi kunci utama.
Jika aduan terus meningkat tanpa penanganan nyata, maka kualitas layanan JKN yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem kesehatan nasional akan menjadi sorotan besar publik.
BPJS Kesehatan diharapkan mampu memperbaiki pola komunikasi, memperkuat pengawasan, serta menjadikan peserta sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.(Joe)
