Analisis Hukum: Memisahkan Ranah Agama, Organisasi, dan Hukum Negara di Tengah Viral Dugaan Perzinaan dan Aborsi di Lingkungan GPdI
Viralnya video yang diunggah melalui Facebook GPdI Rumahku memunculkan berbagai dugaan yang menyeret sejumlah nama. Kajian ini mengulas perbedaan antara penilaian moral, mekanisme organisasi, dan proses hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Forum Adil | Kajian Hukum
Manado – Viralnya sejumlah video yang diunggah melalui akun Facebook GPdI Rumahku dan dikaitkan dengan nama Deandeals Kaluas memicu beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya di lingkungan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Dalam video tersebut beredar berbagai dugaan, mulai dari perselingkuhan, perzinaan hingga dugaan aborsi yang menyeret sejumlah pihak.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana persoalan tersebut dipandang dari sudut hukum Indonesia?
Kajian ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan ataupun menyalahkan pihak mana pun. Forum Adil juga tidak mengambil kesimpulan mengenai benar atau tidaknya tuduhan yang beredar. Tulisan ini semata-mata bertujuan memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara ranah agama, ranah organisasi, dan ranah hukum negara.
Ranah Agama Tidak Selalu Sama dengan Ranah Hukum Negara
Dalam perspektif ajaran agama, perzinaan, perselingkuhan maupun aborsi merupakan persoalan moral dan keagamaan yang dinilai berdasarkan doktrin serta ajaran masing-masing agama.
Namun dalam perspektif hukum negara, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena dianggap melakukan perbuatan yang dinilai sebagai dosa. Negara hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan melalui proses hukum.
Karena itu, penilaian moral dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda.
Organisasi Memiliki Mekanisme Internal
Di samping aspek agama dan hukum negara, organisasi keagamaan seperti GPdI juga memiliki mekanisme penegakan disiplin berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan organisasi, maupun kode etik pelayanan.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran etika atau disiplin organisasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme internal organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, putusan organisasi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Sebaliknya, proses pidana juga tidak selalu menentukan status seseorang dalam organisasi. Keduanya merupakan ranah hukum yang berbeda.
Dugaan Perzinaan Merupakan Delik Aduan
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana perzinaan pada prinsipnya merupakan delik aduan.
Artinya, perkara tersebut tidak dapat diproses hanya karena menjadi viral di media sosial atau ramai diperbincangkan publik. Penegakan hukumnya mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang oleh undang-undang diberikan hak untuk mengajukan pengaduan.
Dengan demikian, viralnya suatu tuduhan tidak serta-merta menjadi dasar dimulainya proses pidana.
Dugaan Aborsi Memerlukan Pembuktian
Berbeda dengan perzinaan, dugaan aborsi memiliki karakter pembuktian yang berbeda.
Dalam proses hukum pidana, setiap dugaan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Pembuktian dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, rekam medis, dokumen, petunjuk maupun alat bukti lain yang diakui oleh undang-undang.
Apabila dugaan tersebut baru diangkat bertahun-tahun setelah peristiwa tanpa didukung rekam medis, keterangan tenaga kesehatan maupun alat bukti lain yang memadai, maka pembuktiannya tentu menjadi lebih sulit.
Kesulitan pembuktian tersebut bukan berarti suatu peristiwa pasti tidak pernah terjadi. Namun dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan opini, asumsi, ataupun informasi yang beredar di media sosial.
Selain itu, hukum kesehatan di Indonesia juga mengenal kondisi tertentu yang menjadi pengecualian terhadap larangan aborsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap dugaan harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyebaran Informasi Menjadi Objek Hukum yang Berbeda
Aspek lain yang juga penting dipahami adalah mengenai penyebaran informasi kepada publik.
Dalam perspektif hukum, terdapat dua persoalan yang berbeda.
Pertama, apakah dugaan peristiwa yang disampaikan benar atau tidak.
Kedua, apakah penyebaran tuduhan tersebut dilakukan berdasarkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dengan demikian, dugaan peristiwa dan penyebaran informasi merupakan dua objek hukum yang berdiri sendiri.
Meskipun dugaan perzinaan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat delik aduan, hal tersebut tidak otomatis menutup kemungkinan timbulnya persoalan hukum lain apabila penyebaran informasi memenuhi unsur tindak pidana tertentu.
Sebaliknya, apabila suatu tuduhan nantinya terbukti benar melalui proses hukum, hal tersebut juga tidak otomatis menghapus penilaian hukum terhadap cara informasi tersebut disebarluaskan kepada publik.
Seluruhnya tetap bergantung pada unsur pasal yang diterapkan, alat bukti yang tersedia, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Setiap orang yang disebut dalam suatu tuduhan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula setiap pihak yang menyampaikan informasi juga memiliki hak memperoleh proses hukum yang adil apabila kemudian muncul dugaan pelanggaran hukum akibat penyebaran informasi tersebut.
Pada akhirnya, hukum tidak menentukan benar atau salah berdasarkan banyaknya video yang beredar, banyaknya orang yang percaya, ataupun opini publik. Yang menjadi dasar adalah alat bukti yang sah, proses pembuktian yang objektif, dan putusan pengadilan.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Memisahkan ranah agama, ranah organisasi, dan ranah hukum negara menjadi penting agar persoalan moral tidak serta-merta dipersepsikan sebagai tindak pidana, dan sebaliknya, setiap dugaan pelanggaran hukum tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
