Siapa Sebenarnya PT Futai?

Menelusuri Jejak Investasi Rp1,4 Triliun, Pengawasan Lingkungan, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

BITUNG – Ketika PT Futai Sulawesi Utara mulai merealisasikan investasi senilai Rp1,4 triliun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung pada 2019, pemerintah menaruh harapan besar. Investasi asing itu diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Sulawesi Utara, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat posisi KEK Bitung sebagai pusat industri di kawasan timur Indonesia.

Namun, tujuh tahun kemudian, perusahaan yang diharapkan menjadi simbol kemajuan investasi justru berada di tengah pusaran polemik. Aksi protes warga, dugaan persoalan lingkungan, korban luka, hingga kebakaran di kawasan perusahaan memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden terakhir.

Mengapa konflik ini bisa berkembang selama bertahun-tahun? Dan di mana negara ketika keluhan masyarakat mulai bermunculan?

Investasi Besar, Harapan Besar

Berdasarkan pemberitaan Kontan.co.id, hingga akhir Agustus 2019 PT Futai Sulawesi Utara telah merealisasikan investasi sekitar Rp1,4 triliun di KEK Bitung. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut mulai membangun industri kertas daur ulang di atas lahan sekitar 6,8 hektare dari total rencana pengembangan seluas 20 hektare.

Sebagai bagian dari KEK Bitung, kehadiran PT Futai menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong investasi, meningkatkan nilai tambah industri, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Namun investasi yang besar tidak hanya diukur dari nilai modal yang ditanamkan. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, perlindungan lingkungan hidup, dan kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Siapa PT Futai?

PT Futai Sulawesi Utara bergerak di bidang industri pengolahan kertas daur ulang dan produk kemasan berbasis kertas.

Dalam proses produksinya, industri semacam ini umumnya menggunakan berbagai bahan pendukung, termasuk bahan kimia tertentu untuk proses produksi, perekat, pewarna, maupun pengolahan bahan baku. Penggunaan bahan tersebut merupakan bagian dari proses industri dan pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dikelola sesuai ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

Karena itu, setiap kegiatan industri memiliki kewajiban menerapkan sistem pengelolaan lingkungan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lingkungan yang menjadi dasar operasionalnya.

Ketika Keluhan Warga Mulai Terdengar

Menurut penelusuran Forum Adil, sejumlah warga di sekitar kawasan perusahaan mengaku mulai menyampaikan keluhan sejak 2022. Keluhan tersebut, menurut mereka, berkaitan dengan dugaan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan serta dugaan adanya aliran limbah menuju sungai.

Forum Adil juga memperoleh keterangan dari warga yang tinggal berdampingan dengan kawasan perusahaan. Mereka mengaku tidak pernah mengetahui adanya penyampaian informasi maupun pelibatan masyarakat terkait proses dokumen lingkungan perusahaan.

Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi kepada pemerintah dan instansi berwenang. Namun apabila benar keluhan masyarakat telah berlangsung selama beberapa tahun, maka muncul pertanyaan yang memiliki kepentingan publik.

Mengapa persoalan tersebut tidak kunjung memperoleh penyelesaian hingga akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka?

Di Mana Peran Pengawasan Negara?

Di sinilah titik yang menjadi perhatian Forum Adil.

Dalam setiap investasi, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemberi kemudahan berusaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai beberapa hal mendasar.

• Bagaimana proses perizinan lingkungan PT Futai dilakukan?
• Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat dijalankan?
• Apakah pengaduan warga sejak 2022 telah ditindaklanjuti?
• Berapa kali pengawasan lapangan dilakukan?
• Apa hasil pengawasan tersebut?
• Apakah masyarakat pernah memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan ditujukan untuk menghakimi perusahaan maupun pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa sistem pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Investasi Tidak Boleh Mengorbankan Kepercayaan Publik

Konflik yang terjadi di PT Futai menunjukkan bahwa investasi dan perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap sebuah investasi tidak hanya dibangun melalui nilai modal dan jumlah tenaga kerja yang diserap, tetapi juga melalui keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan pemerintah merespons setiap pengaduan masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Peristiwa yang kini menjadi perhatian publik seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi sistem pengawasan lingkungan yang dijalankan pemerintah.

Serial Investigasi Forum Adil:

Bagian 1: Kebakaran PT Futai Bukan Awal Persoalan: Mengapa Warga Bitung Sampai Berdemo?

Bagian 2: Siapa Sebenarnya PT Futai? Menelusuri Jejak Investasi, Pengawasan Lingkungan, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab (artikel ini).

Catatan Redaksi

Laporan ini merupakan bagian dari serial investigasi Forum Adil mengenai polemik PT Futai di Kota Bitung. Informasi dalam laporan ini disusun berdasarkan penelusuran awal, data publik, serta keterangan sejumlah warga yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Seluruh dugaan mengenai pengelolaan lingkungan, proses perizinan, dan pengawasan pemerintah akan terus ditelusuri melalui dokumen resmi serta konfirmasi kepada seluruh pihak terkait. Forum Adil menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, hak jawab, dan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.