BERITA TERBARUNASIONAL

Korlantas Dorong Transformasi Regident, Digitalisasi Layanan dan Transparansi PNBP Jadi Sorotan

Kakorlantas Brigjen Pol. Aries Syahbudin meminta pelayanan Regident meninggalkan pola birokrasi kaku. Simposium Ditregident juga membahas kebutuhan material dan penyusunan target PNBP 2027.

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendorong transformasi pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor agar semakin cepat, responsif, adaptif, dan transparan. Digitalisasi layanan menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk memangkas proses birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Simposium Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Forum tersebut tidak hanya membahas peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga penyusunan Rencana Kebutuhan (Renbut) Material Regident serta justifikasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsi lalu lintas untuk Tahun Anggaran 2027.

Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan, pelayanan publik yang prima dan berkeadilan harus menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terus terjebak dalam pola birokrasi yang kaku dan terlalu prosedural. Sebaliknya, sistem pelayanan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.

“Pelayanan publik harus mampu bertransformasi dari model yang birokratis, kaku, dan prosedural menjadi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, proaktif, adaptif, serta berorientasi pada hasil,” demikian penegasan Aries dalam simposium tersebut.

STNK Digital Jadi Bagian Modernisasi Pelayanan

Salah satu langkah yang disoroti Korlantas adalah pengembangan layanan Regident terintegrasi berbasis digital, termasuk STNK Digital.

Inovasi ini diarahkan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kendaraan bermotor tanpa harus selalu bergantung pada proses pelayanan konvensional.

Transformasi digital diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan responsivitas petugas, serta mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dapat dirasakan masyarakat dalam mengakses layanan.

Namun, digitalisasi bukan sekadar memindahkan formulir atau prosedur manual ke dalam sistem elektronik.

Modernisasi pelayanan juga membutuhkan sistem yang mudah digunakan, informasi persyaratan yang jelas, kepastian waktu penyelesaian, keamanan data, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses ketika masyarakat menghadapi kendala.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi Regident tidak cukup diukur dari tersedianya aplikasi atau layanan digital, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan pengguna.

PNBP 2027 dan Kebutuhan Material Ikut Dibahas

Hal lain yang menjadi perhatian dalam simposium tersebut adalah penyusunan kebutuhan material Regident dan justifikasi target PNBP Tahun Anggaran 2027.

Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya menjelaskan, forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara jajaran Ditregident Korlantas dan Polda dalam menyusun perencanaan kebutuhan material serta menentukan dasar perhitungan target PNBP.

Menurutnya, koordinasi dan kesamaan persepsi diperlukan agar pengelolaan material maupun PNBP dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pembahasan ini penting karena pelayanan Regident memiliki kebutuhan operasional yang harus direncanakan secara tepat. Ketersediaan material pendukung, kesiapan sistem, dan pengelolaan penerimaan negara merupakan bagian dari tata kelola pelayanan publik.

Di sisi lain, penyusunan target PNBP juga perlu didasarkan pada perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Orientasi pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian utama. PNBP merupakan penerimaan negara yang pengelolaannya harus mengikuti ketentuan, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kemudahan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

Integritas Personel dan Pengawasan Tidak Boleh Diabaikan

Simposium tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integritas personel serta mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan PNBP dan material Regident.

Aspek ini menjadi penting karena pelayanan administrasi kendaraan bermotor bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan penerimaan negara.

Transparansi biaya, kejelasan prosedur, kepastian persyaratan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi.

Digitalisasi memang dapat membantu mengurangi interaksi yang tidak diperlukan dan memperbaiki pencatatan administrasi. Namun, sistem digital tetap membutuhkan pengawasan, keamanan data, serta pertanggungjawaban dari personel yang mengoperasikannya.

Karena itu, penguatan integritas harus berjalan beriringan dengan modernisasi teknologi.

Tantangan Berikutnya: Membuktikan Perubahan di Lapangan

Dorongan Korlantas untuk mengubah pola pelayanan Regident menjadi lebih cepat, proaktif, dan adaptif membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan di seluruh jajaran daerah.

Sebab, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dengan pelayanan sehari-hari di kantor Samsat, unit pelayanan BPKB, maupun fasilitas pelayanan SIM sesuai kewenangan masing-masing.

Kualitas transformasi pada akhirnya akan terlihat dari pengalaman masyarakat ketika mengurus administrasi kendaraan: apakah prosedur semakin sederhana, biaya semakin transparan, waktu pelayanan lebih pasti, dan keluhan memperoleh respons yang jelas.

Bagi daerah, keseragaman standar pelayanan dan kesiapan infrastruktur digital juga menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai modernisasi di tingkat pusat tidak diikuti peningkatan kualitas pelayanan di daerah.

Melalui Simposium Tahun Anggaran 2026, Korlantas telah menempatkan digitalisasi, perencanaan material, pengelolaan PNBP, dan penguatan integritas sebagai bagian dari agenda pembenahan Regident.

Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh agenda tersebut diterjemahkan menjadi perubahan yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebab, ukuran utama keberhasilan reformasi pelayanan publik bukan seberapa banyak program digital yang diluncurkan, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan, pasti, dan berkeadilan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button