Kejati Jelaskan Jejak Rp30,7 Miliar dalam Perkara PT HWR, Dua Penyitaan Jadi Pembeda
Dari total gabungan sekitar Rp30,7 miliar, Rp15,04 miliar disita dari PT HWR dan disetorkan ke rekening pemerintah, sedangkan Rp15,66 miliar milik JA disita dari kediamannya dan kemudian dikembalikan.
MANADO — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) meluruskan informasi yang beredar mengenai penyitaan dan pengembalian uang dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR).
Melalui keterangan resmi yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Irvan Bilaleya, Senin (9/11/2026), Kejati menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 berbeda dengan uang Rp15.660.000.000 milik JA yang dikembalikan pada 2 November 2026.
Menurut Kejati, kedua uang tersebut merupakan objek penyitaan yang berbeda, baik dari sisi sumber kepemilikan, waktu maupun tempat penyitaan.
Klarifikasi ini disampaikan untuk menjawab pemberitaan dan informasi di media sosial yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah uang Rp15,04 miliar yang sebelumnya disita dari PT HWR merupakan uang yang kemudian dikembalikan kepada JA.
Kejati menegaskan, anggapan tersebut tidak sesuai dengan kronologi penyitaan yang dilakukan penyidik.
Dua penyitaan dengan asal-usul berbeda
Berdasarkan penjelasan Kejati Sulut, penyitaan pertama dilakukan pada 22 Juli 2026. Saat itu, penyidik mengumumkan penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR.
Uang tersebut kemudian disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sehari setelah penyitaan tersebut, penyidik melanjutkan pengembangan perkara. Pada 23–24 Juli 2026, penyidik melakukan penyitaan uang dari kediaman EL dan JA dengan total mencapai Rp18.866.836.000.
Dari jumlah tersebut, Kejati merinci Rp15.660.000.000 merupakan uang milik JA, sedangkan Rp3.206.836.000 merupakan uang milik EL.
Dengan demikian, terdapat dua peristiwa penyitaan yang berbeda. Pertama, uang dari PT HWR sebesar Rp15,04 miliar pada 22 Juli 2026. Kedua, uang dari kediaman EL dan JA dengan total Rp18,86 miliar pada 23–24 Juli 2026.
Perbedaan inilah yang menjadi pokok klarifikasi Kejati.
Uang JA dikembalikan setelah penyidik menyatakan tak menemukan keterkaitan
Dalam perkembangan penyidikan, EL ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Selanjutnya, pada konferensi pers 2 November 2026, Plt. Kepala Kejati Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., menyampaikan perkembangan status uang yang sebelumnya disita dari kediaman EL dan JA.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, Kejati menyatakan tidak menemukan keterlibatan JA dalam perkara PT HWR. Penyidik juga tidak menemukan keterkaitan uang Rp15.660.000.000 milik JA dengan perbuatan tersangka EL maupun tindak pidana yang menjadi dasar penyidikan.
Atas dasar itu, uang milik JA yang disita pada 24 Juli 2026 dikembalikan kepada yang bersangkutan pada 2 November 2026.
Sementara itu, uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL masih diamankan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Kejati juga menegaskan bahwa pengembalian uang kepada JA bukan berarti uang Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR turut dikembalikan. Uang dari PT HWR tersebut, menurut keterangan resmi, telah disetorkan ke RPL pada BSI dan merupakan objek penyitaan tersendiri.
Pertanyaan penting: bagaimana dasar penyitaan dan pengembalian?
Klarifikasi Kejati menjelaskan perbedaan kedua objek penyitaan. Namun, dari sisi kepentingan publik, terdapat aspek lain yang tetap penting untuk dipahami, yakni dasar hukum dan hasil pendalaman yang menjadi landasan penyidik dalam mengambil keputusan.
Penyitaan uang dalam perkara dugaan korupsi bukan sekadar persoalan jumlah dan lokasi ditemukannya dana. Penyidik harus dapat menjelaskan hubungan barang yang disita dengan perkara yang sedang ditangani sesuai ketentuan hukum.
Dalam konteks ini, publik perlu memperoleh gambaran yang terang mengenai dasar penyitaan uang Rp15.040.570.446 dari PT HWR, status uang tersebut setelah disetorkan ke RPL, serta perkembangan pembuktian yang berkaitan dengannya.
Demikian pula mengenai uang Rp15.660.000.000 milik JA. Penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan alasan penyidik menyatakan tidak menemukan keterkaitan uang tersebut dengan perkara menjadi bagian penting dari transparansi penanganan perkara.
Hal ini bukan untuk mempertanyakan hak seseorang atas pengembalian uang yang menurut penyidik tidak berkaitan dengan perkara, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan maupun pengembalian memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kejati minta publik memahami kronologi secara utuh
Dalam keterangan resminya, Kejati Sulut menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Namun, informasi yang disampaikan kepada publik diharapkan didasarkan pada kronologi dan fakta yang utuh agar tidak menimbulkan kesimpulan keliru.
Kejati menegaskan komitmennya melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan fakta serta alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klarifikasi ini menempatkan dua hal yang perlu dibedakan secara tegas: uang Rp15,04 miliar yang disita dari PT HWR dan telah disetorkan ke RPL, serta uang Rp15,66 miliar milik JA yang disita dari kediamannya dan kemudian dikembalikan.
Kejelasan kronologi merupakan langkah awal. Namun, kepercayaan terhadap proses penegakan hukum juga ditentukan oleh keterbukaan mengenai dasar tindakan penyidik, perkembangan pembuktian, dan pertanggungjawaban setiap keputusan yang diambil.(Hen)
