MPR Siapkan Empat Langkah Usai Gibran Mundur, Kursi Wapres Masuki Proses Pengisian
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah diterima tanpa mencantumkan alasan spesifik. Rapat gabungan dijadwalkan membahas sidang paripurna, permintaan dua nama calon pengganti kepada Presiden, hingga pembentukan tim verifikasi.
JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memasuki tahapan penanganan kelembagaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyiapkan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, surat pengunduran diri diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
Surat yang sama, menurut keterangan Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Muzani menjelaskan bahwa surat tersebut tidak memuat alasan spesifik mengenai keputusan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden.
Gibran hanya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Surat Pengunduran Diri Tidak Memuat Alasan Khusus
Muzani sempat membacakan pokok isi surat yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Keputusan itu disebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara.
Gibran juga menuliskan keyakinannya bahwa negara dan masyarakat Indonesia harus dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.
Namun, tidak terdapat uraian mengenai faktor atau alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Keterangan ini menjadi penting karena berbeda dengan pernyataan Gibran melalui video yang kemudian menjelaskan sejumlah pertimbangan pribadi dan menegaskan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan: isi surat resmi yang disampaikan kepada MPR dan penjelasan pribadi Gibran melalui pernyataan videonya kepada publik.
MPR Siapkan Empat Agenda Rapat Gabungan
Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Hasil rapat pimpinan menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.
Ahmad Muzani menjelaskan terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut.
Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk menindaklanjuti proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kedua, menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR sebagai bagian dari proses pengisian jabatan tersebut.
Empat agenda ini menjadi tahapan awal yang dipersiapkan MPR sebelum proses pengisian jabatan Wakil Presiden dilanjutkan melalui mekanisme konstitusional.
Presiden Diminta Mengajukan Dua Nama Calon
Dalam mekanisme yang dijelaskan Ketua MPR, Presiden Prabowo Subianto akan diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk diproses lebih lanjut.
Muzani menyebut Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah surat permintaan resmi dari MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama tersebut.
Artinya, proses pengisian jabatan tidak hanya bergantung pada keputusan internal MPR, tetapi juga memerlukan tahapan pengajuan calon dari Presiden.
Selanjutnya, berkas calon yang diajukan akan melalui proses verifikasi sebelum dibawa ke tahapan sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Tenggat Konstitusional Maksimal 60 Hari
Muzani juga menegaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Tenggat tersebut menjadi batas waktu konstitusional bagi proses pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, proses pengisian jabatan harus berjalan melalui mekanisme kelembagaan, bukan sekadar penunjukan langsung oleh Presiden.
Perkembangan ini menempatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai konstitusi.(Joe)
