Pelantikan Bobby Kereh sebagai Kadis Kesehatan Dinilai Berpotensi Jadi Blunder Politik Wali Kota Manado

FORUMADIL, Manado — Wali Kota Manado, Andrei Angouw, resmi melantik Bobby Kereh, SH., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dalam upacara yang digelar di Ruang Toar Lumimuut, Jumat (07/11/2025). Pelantikan ini menjadi penanda babak baru bagi sektor kesehatan kota, mengingat Bobby sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) serta memimpin Bidang Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan.

Momentum pelantikan ini menarik perhatian publik karena posisi Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan strategis yang menentukan arah kebijakan layanan kesehatan, tata kelola puskesmas, hingga penguatan program kesehatan masyarakat.

Pemilihan Bobby dan Catatan yang Muncul dari Praktisi Tata Kelola

Di balik pengangkatan tersebut, sejumlah praktisi pengawas kebijakan pemerintah menyoroti rekam jejak Bobby Kereh, terutama terkait kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berjalan di masa ia menjabat Plt.

Para praktisi menilai keputusan Wali Kota memilih Bobby dapat menjadi potensi blunder politik, jika catatan mengenai proses BLUD tidak segera diperjelas. Mereka memandang bahwa pengelolaan BLUD yang tidak mengikuti seluruh tahapan normatif dapat merusak citra reformasi tata kelola yang selama ini didorong Wali Kota Andrei Angouw.

Sorotan Terhadap Proses BLUD: Tidak Melibatkan DPRD dan Tanda Tanya Prosedural

Isu BLUD mencuat sejak pertengahan tahun 2024 ketika Dinas Kesehatan Kota Manado mulai menggenjot penerapan BLUD puskesmas. Praktisi tata kelola menilai ada sejumlah ketidaksesuaian prosedur, terutama jika merujuk pada regulasi utama seperti:

Permendagri 79/2018 tentang BLUD,

Permendagri 70/2019,

serta SOP Tata Kelola BLUD yang menegaskan perlunya evaluasi kelayakan, konsultasi publik, uji coba, dan pelibatan DPRD dalam proses rekomendasi.

Catatan yang disorot publik antara lain:

1. Minimnya Pelibatan DPRD

Sejumlah tahapan BLUD secara normatif mewajibkan transparansi dan pelibatan unsur legislatif untuk memastikan kesiapan anggaran, SDM, dan tata kelola.Nyatanya, kebijakan BLUD di Dinas Kesehatan disebut sejumlah praktisi sebagai “dipersiapkan secara internal” tanpa proses konsultasi yang memadai.

2. Tahapan Evaluasi Kelayakan yang Tidak Terpublikasi

Dokumen seperti naskah akademik, analisis manfaat–biaya, dan rencana bisnis BLUD (RBA) tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Padahal dokumen tersebut merupakan syarat pokok sebelum status BLUD diberlakukan.

3. Ketidakjelasan Tim Penilai dan SK Penetapan

SOP BLUD menegaskan adanya Tim Penilai Internal yang wajib menilai kesiapan puskesmas. Namun publik tidak pernah mendapatkan akses terhadap SK tim tersebut—apakah telah dibentuk, siapa anggotanya, dan apakah mereka telah melakukan verifikasi lapangan.

Para praktisi menilai kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa pengangkatan Bobby sebagai Kadis Kesehatan patut dikritisi.

Risiko Terhadap Citra Kepemimpinan Wali Kota

Dari sisi politik pemerintahan daerah, pelantikan pejabat dengan rekam jejak yang masih menyisakan tanda tanya dapat menciptakan risiko persepsi publik. Praktisi pengawas kebijakan pemerintah menilai bahwa keputusan ini dapat “membuka ruang spekulasi dan menjadi potensi blunder” bagi Wali Kota Manado, terlebih jika temuan terkait proses BLUD tidak diluruskan dengan audit transparan.

Mereka menilai sektor kesehatan tidak hanya membutuhkan sosok yang memahami teknis, tetapi juga figur yang memiliki rekam jejak tata kelola yang bersih, transparan, dan mendapat dukungan penuh dari ekosistem birokrasi.

Rekam Jejak Bobby Kereh dalam Sorotan

Sepanjang memimpin sebagai Plt, Bobby Kereh terlibat dalam:

Penataan struktur layanan kesehatan di puskesmas,

Pembahasan internal terkait BLUD,

Program kesehatan masyarakat,

Hingga pelaksanaan agenda pemerintahan di bidang promotif dan preventif.

Namun sejumlah kebijakan, terutama terkait BLUD, dianggap belum menyentuh aspek transparansi dan partisipasi publik secara optimal.

Publik Menanti Komitmen Transparansi

Pelantikan Bobby Kereh membuka harapan baru, namun sekaligus menghadirkan pekerjaan rumah yang besar bagi Dinas Kesehatan Kota Manado. Publik kini menantikan sikap tegas Wali Kota dalam memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai koridor aturan dan penguatan layanan kesehatan dilakukan dengan prinsip keterbukaan.

Forum Adil akan terus mengikuti perkembangan isu ini dan mengedepankan jurnalisme yang berbasis data, tanpa kompromi terhadap kepentingan publik.(Hen)