BERITA TERBARUNASIONAL

Korlantas Tegaskan SIM Tetap Berlaku Lima Tahun, Wacana Seumur Hidup Dipastikan Hoaks

Kakorlantas Brigjen Pol. Aries Syahbudin menegaskan belum ada kebijakan SIM berlaku seumur hidup. Evaluasi berkala tetap dipertahankan untuk memastikan kompetensi dan kelayakan pengemudi, sementara sistem poin perilaku lalu lintas mulai dikaji.

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai wacana pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Hingga November 2026, ketentuan masa berlaku SIM di Indonesia tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan dan wajib diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyusul beredarnya informasi yang menyebut masa berlaku SIM akan disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga tidak lagi memerlukan perpanjangan berkala.

Aries menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengubah ketentuan tersebut.

“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang,” ujar Aries sebagaimana diberitakan Divisi Humas Polri pada 12 November 2026.

Ia juga menjelaskan bahwa kewajiban perpanjangan SIM setiap lima tahun tetap disertai pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

Dengan demikian, informasi mengenai SIM seumur hidup yang beredar di masyarakat tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban perpanjangan.

Dasar Hukum: SIM Berlaku Lima Tahun

Ketentuan masa berlaku SIM bukan sekadar kebijakan administratif yang ditentukan sewaktu-waktu oleh kepolisian.

Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal tersebut menyatakan:

“Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.”

Ketentuan teknisnya juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Dalam Pasal 4, SIM perseorangan dan SIM umum berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

Artinya, selama belum ada perubahan peraturan perundang-undangan, kewajiban perpanjangan SIM tetap berlaku.

Masyarakat juga perlu memperhatikan bahwa SIM yang telah melewati masa berlakunya pada prinsipnya harus diajukan sebagai penerbitan SIM baru, dengan pengecualian tertentu dalam kondisi kahar sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemilik SIM disarankan tidak menunggu sampai masa berlaku berakhir untuk mengurus perpanjangan.

Mengapa SIM Harus Diperpanjang?

Menurut Korlantas, kewajiban perpanjangan berkala bukan semata-mata persoalan administrasi maupun penerimaan negara.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya sebelumnya menjelaskan bahwa SIM merupakan bukti kompetensi sekaligus kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara.

Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.

Dengan pendekatan tersebut, perpanjangan SIM memiliki dimensi keselamatan publik. Kemampuan mengemudi, kondisi kesehatan, serta persyaratan yang ditentukan dalam penerbitan SIM menjadi bagian dari sistem untuk memastikan seseorang layak mengendarai kendaraan bermotor.

Perspektif ini menjadi salah satu alasan mengapa SIM tidak diperlakukan sama dengan dokumen administrasi kependudukan yang masa berlakunya tidak dibatasi lima tahun.

Korlantas Kaji Sistem Poin Perilaku Pengendara

Di tengah penegasan masa berlaku SIM, Korlantas Polri juga mengungkapkan pengkajian sistem Traffic Attitude Record atau catatan perilaku pengendara di jalan raya.

Sistem tersebut dirancang menggunakan mekanisme reward and punishment melalui merit point system, yakni pemberian poin berdasarkan perilaku seseorang dalam berlalu lintas.

Pengendara yang tertib dan mematuhi aturan berpeluang memperoleh penghargaan, sedangkan pelanggaran tertentu dapat berujung pada sanksi sesuai ketentuan.

Aries menjelaskan bahwa mekanisme tersebut juga dapat berkaitan dengan evaluasi saat pengemudi melakukan perpanjangan SIM.

Bahkan, untuk pelanggaran tertentu, pencabutan SIM dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan.

Gagasan ini memperlihatkan arah pengembangan sistem administrasi pengemudi yang tidak hanya mencatat kepemilikan SIM, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak perilaku seseorang ketika menggunakan jalan raya.

Meski demikian, sistem tersebut masih dalam tahap pengkajian dan tidak boleh dipahami sebagai mekanisme baru yang sudah sepenuhnya berlaku bagi seluruh pengemudi.

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Berkedok SIM Seumur Hidup

Selain meluruskan informasi yang keliru, Korlantas juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tautan pendaftaran SIM seumur hidup maupun tawaran pembuatan dan perpanjangan SIM gratis yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.

Informasi semacam itu berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan digital untuk mencuri data pribadi masyarakat.

Masyarakat diminta tidak sembarangan membuka tautan, mengisi formulir, mengunggah dokumen identitas, ataupun memberikan kode OTP kepada pihak yang tidak jelas.

Informasi mengenai penerbitan dan perpanjangan SIM sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi Korlantas Polri maupun kepolisian setempat.

Kewaspadaan tersebut penting karena penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian akibat informasi yang tidak benar.

Keselamatan Harus Menjadi Orientasi Kebijakan SIM

Penegasan Korlantas mengenai masa berlaku SIM lima tahun sekaligus mengingatkan bahwa kepemilikan SIM membawa tanggung jawab bagi setiap pengemudi.

SIM bukan hanya dokumen yang diperlukan ketika seseorang berhadapan dengan pemeriksaan kepolisian. Lebih dari itu, SIM merupakan bukti bahwa pengemudi telah memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor sesuai golongan yang dimiliki.

Di sisi lain, kewajiban perpanjangan juga harus diimbangi pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pengembangan sistem digital, kejelasan biaya PNBP, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting agar kewajiban administratif tersebut tidak menjadi beban birokrasi yang berlebihan.

Pada akhirnya, persoalan masa berlaku SIM tidak semestinya hanya dilihat dari perdebatan antara SIM seumur hidup dan SIM lima tahunan.

Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan setiap orang yang berada di balik kemudi memiliki kompetensi, kondisi yang memenuhi persyaratan, serta tanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya.

Sebab, dalam berlalu lintas, keselamatan bukan hanya menyangkut hak pengemudi, tetapi juga menyangkut hak setiap orang untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button