Harga Pertamax Naik 32 Persen, Sulawesi Utara Waspadai Efek Berantai ke Logistik dan Harga Pangan

MANADO – Keputusan PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 menjadi perhatian banyak kalangan. Kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau sekitar 32,1 persen tersebut merupakan salah satu lonjakan harga BBM nonsubsidi terbesar sepanjang tahun ini.

Selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertalite dan Biosolar subsidi dipastikan tetap berada pada harga sebelumnya.

Meskipun tidak langsung menyentuh pengguna BBM subsidi, kenaikan ini diperkirakan membawa dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi daerah kepulauan seperti Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang berbeda dibandingkan daerah lain.

Beban Baru bagi Pengguna Kendaraan

Bagi pemilik kendaraan yang mengonsumsi sekitar 100 liter Pertamax setiap bulan, kenaikan harga tersebut berarti tambahan pengeluaran mencapai sekitar Rp395 ribu per bulan.

Kelompok yang diperkirakan paling merasakan dampaknya antara lain pengguna kendaraan pribadi kelas menengah, pelaku usaha dengan kendaraan operasional berbahan bakar Pertamax, pengemudi transportasi daring, usaha rental kendaraan, hingga pelaku industri pariwisata.

Di Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa, hingga Minahasa Utara, banyak kendaraan keluaran terbaru direkomendasikan menggunakan BBM dengan angka oktan minimal RON 92. Kondisi ini membuat sebagian pengguna memiliki ruang yang terbatas untuk beralih ke jenis BBM dengan oktan lebih rendah.

Sulut Berpotensi Menghadapi Tekanan Inflasi Bertahap

Secara nasional, kenaikan BBM nonsubsidi umumnya tidak memberikan dampak inflasi sebesar kenaikan BBM subsidi karena jumlah konsumennya relatif lebih kecil. Namun sektor transportasi tetap menjadi salah satu komponen yang sensitif terhadap perubahan harga energi.

Bagi Sulawesi Utara, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah yang terdiri atas daratan dan kepulauan.

Distribusi barang dari Manado menuju Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro, maupun daerah terpencil lainnya membutuhkan kombinasi transportasi darat dan laut yang cukup panjang.

Meski sebagian besar distribusi barang pokok masih menggunakan armada berbahan bakar solar subsidi, tekanan biaya tetap berpotensi muncul pada sektor-sektor pendukung distribusi yang menggunakan BBM nonsubsidi.

Akibatnya, potensi dampak yang perlu diwaspadai meliputi:

1. Kenaikan tarif angkutan barang tertentu.
2. Bertambahnya biaya logistik antarwilayah.
3. Peningkatan ongkos distribusi bahan pangan.
4. Penyesuaian tarif jasa transportasi dan layanan pendukung.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan biaya energi sering kali tidak langsung tercermin pada harga barang, melainkan muncul secara bertahap melalui rantai pasok dan biaya operasional usaha.

Harga Kebutuhan Pokok Berpotensi Tertekan

Sulawesi Utara masih bergantung pada pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah.

Beras premium banyak didatangkan dari Sulawesi Selatan, bawang merah berasal dari Jawa dan Nusa Tenggara, sementara sejumlah bahan pangan dan kebutuhan industri lainnya juga harus melewati jalur distribusi yang panjang.

Jika biaya logistik mengalami peningkatan dalam jangka waktu tertentu, komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga antara lain:

• Beras premium.
• Bawang merah.
• Cabai.
• Telur ayam ras.
• Daging ayam.
• Minyak goreng.
• Produk perikanan yang memerlukan rantai pendingin (cold chain).

Pedagang umumnya tidak langsung menaikkan harga. Namun ketika biaya operasional terus meningkat dan margin usaha menyusut, penyesuaian harga di tingkat konsumen menjadi sulit dihindari.

Potensi Peralihan ke Pertalite

Kenaikan harga Pertamax juga berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran.

Apabila perpindahan konsumsi terjadi dalam skala besar, tekanan terhadap distribusi BBM subsidi dapat meningkat, meskipun hingga saat ini pemerintah belum mengubah harga Pertalite maupun Biosolar.

Karena itu, perkembangan konsumsi BBM dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat dampak kebijakan ini terhadap pasar energi domestik.

Sektor Pariwisata Ikut Menghitung Ulang

Sulawesi Utara yang tengah mengembangkan sektor pariwisata unggulan seperti Likupang, Bunaken, Tomohon, dan Kepulauan Sangihe juga perlu mencermati dampak kenaikan biaya energi.

Operator wisata, penyedia transportasi wisata, usaha rental kendaraan, hingga pelaku UMKM di kawasan destinasi wisata berpotensi menghadapi peningkatan biaya operasional.

Jika tidak diimbangi dengan efisiensi usaha, kondisi tersebut dapat memengaruhi harga paket wisata domestik dan daya saing destinasi wisata daerah.

Belum Tentu Memicu Lonjakan Harga Besar

Meski demikian, sejumlah faktor diperkirakan masih mampu menahan laju kenaikan harga secara berlebihan.

Pertama, harga Pertalite dan Biosolar subsidi tidak mengalami perubahan.

Kedua, sebagian besar angkutan umum dan distribusi barang pokok masih bergantung pada solar subsidi.

Ketiga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah biasanya melakukan pemantauan harga dan operasi pasar apabila tekanan inflasi mulai meningkat.

Karena itu, dampak yang lebih mungkin terjadi dalam jangka pendek adalah inflasi bertahap, bukan lonjakan harga yang terjadi secara mendadak.

Kesimpulan

Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter memang tidak langsung memukul seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Utara. Namun sebagai provinsi kepulauan yang sangat bergantung pada mobilitas dan distribusi antarwilayah, Sulut berpotensi merasakan efek berantai pada sektor transportasi, logistik, pariwisata, hingga harga kebutuhan pokok.

Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah dampaknya akan terasa, melainkan seberapa cepat kenaikan biaya energi tersebut merambat ke rantai pasok dan kantong masyarakat.