BERITA TERBARUSULUT

Bukan Sekadar Silaturahmi, Kejati Sulut dan Pemprov Bicara Kepastian Hukum

Pertemuan Plt. Kajati Sulut Feri Tas dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay menekankan komunikasi terbuka, koordinasi pemerintahan, serta pentingnya supremasi hukum di Sulawesi Utara.

MANADO — Pertemuan antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak berhenti pada agenda silaturahmi. Di balik pertemuan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si. dengan Wakil Gubernur Sulut Dr. Johanis Victor Mailangkay, S.H., M.H., terselip pesan mengenai pentingnya komunikasi antarlembaga dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum di daerah.

Kunjungan silaturahmi tersebut berlangsung di Kejati Sulut. Pertemuan menjadi ruang untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Sulut dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Namun, substansi yang disampaikan Kejati tidak hanya berbicara mengenai hubungan baik antarpimpinan.

Ada penekanan bahwa komunikasi terbuka dan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong pemerintahan yang baik, tertib dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dari Silaturahmi ke Koordinasi Pemerintahan

Dalam siaran pers Penerangan Hukum Kejati Sulut, pertemuan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan penegakan hukum di Sulawesi Utara.

Posisi ini penting karena penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum memiliki ruang yang saling berkaitan dalam menciptakan tata kelola daerah yang tertib.

Kejati Sulut menilai hubungan kelembagaan yang harmonis dan komunikasi yang terus terjaga dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Dengan demikian, silaturahmi tersebut tidak diposisikan semata sebagai agenda seremonial antarpimpinan.

Kepastian dan Supremasi Hukum Jadi Titik Penting

Pesan lain yang cukup menonjol adalah penegasan terhadap pentingnya kepastian dan supremasi hukum.

Kejati Sulut menyatakan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing institusi, khususnya dalam menciptakan lingkungan pemerintahan dan masyarakat yang aman dan tertib.

Di titik ini, komunikasi antarlembaga tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan hubungan kelembagaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi yang mendukung kepastian hukum.

Bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama.

Bukan Sekadar Hubungan Antar-Pimpinan

Kejati Sulut secara tegas menyebut silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan antar pimpinan.

Pertemuan itu disebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat koordinasi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan dan terciptanya stabilitas di Sulawesi Utara.

Pesan tersebut menempatkan hubungan antara Kejati dan Pemprov dalam konteks yang lebih luas.

Artinya, komunikasi kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat diterjemahkan dalam koordinasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Muara Akhirnya Tetap Kepentingan Masyarakat

Kejati Sulut juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pemangku kepentingan.

Harapannya, hubungan kelembagaan yang terus terjaga dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang aman, tertib, serta menjunjung tinggi kepastian dan supremasi hukum.

Pada akhirnya, pesan yang muncul dari pertemuan tersebut bukan semata soal hubungan baik antara dua institusi.

Lebih jauh, komunikasi dan koordinasi diharapkan menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan, menjaga stabilitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Kejati Sulut menyatakan, melalui hubungan kelembagaan yang harmonis dan komunikasi yang terus terjaga, pemerintah bersama institusi penegak hukum dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Sulawesi Utara yang semakin maju, aman dan sejahtera.

Sumber: Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Keterangan resmi: Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, S.H.

BACA JUGA

Kejati Sulut Terima Kapolda, Sinergi Penegakan Hukum Didorong Berujung Kepastian Hukum

Baca berita selengkapnya di ForumAdil.com

Kejati Sulut Optimalkan Fungsi Datun, Pendampingan Hukum Jadi Instrumen Pencegahan Risiko Program Pemerintah

Baca berita selengkapnya di ForumAdil.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button