Jaksa Agung Panggil Pelapor Dugaan Korupsi Proyek Jalan Nasional di Sulut untuk Klarifikasi Tambahan
FORUMADIL, Jakarta— Perkembangan terbaru dari laporan resmi dugaan tindak pidana korupsi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada proyek-proyek jalan nasional di Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, kini memasuki tahap lanjutan.
Pelapor, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Sulut, Hendra Lumempouw, dijadwalkan hadir di Kejaksaan Agung RI pada Rabu, 20 Agustus 2025, untuk memberikan keterangan tambahan dan menyerahkan data pendukung.
Pemanggilan ini menindaklanjuti laporan resmi bernomor 009/DPW-JPKP/SULUT/VII/2025 yang telah disampaikan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada akhir Juli lalu. Dalam laporan tersebut, J.P.K.P Sulut membeberkan dugaan adanya penggandaan proyek, manipulasi spesifikasi teknis, dan potensi kerugian negara yang diperkirakan melebihi Rp400 miliar.
“Pemanggilan ini menunjukkan bahwa laporan kami mendapat perhatian serius. Kami siap membawa seluruh bukti tambahan, termasuk rekaman video, foto lapangan, untuk memastikan proses hukum berjalan transparan,” ungkap Hendra saat dikonfirmasi Forum Adil, Senin (11/08/2025).
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, objek laporan di Wilayah I, dugaan pelanggaran teknis terlihat pada proyek Preservasi Jalan Nasional Wori–Likupang–Girian–Bitung, dengan indikasi ketebalan rigid pavement jauh di bawah standar, tidak adanya galian tanah dasar, serta mutu konstruksi yang cepat rusak.
JPKP Sulut juga menduga adanya persekongkolan antara pihak penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pejabat pelaksana negara, Kepala Satker PJN Wilayah I Sulut. Dugaan kolusi ini mencakup persetujuan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pembiaran praktik penggandaan proyek.
Dengan adanya agenda klarifikasi pada 20 Agustus mendatang, publik menunggu langkah tegas Kejaksaan Agung RI dalam menindaklanjuti laporan ini. Jika terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi infrastruktur terbesar di Sulawesi Utara dalam dekade terakhir.
Redaksi *Forum Adil* akan terus memantau perkembangan proses hukum ini dan menelusuri lebih dalam pola dugaan korupsi berjamaah yang melibatkan proyek jalan nasional di bawah BPJN Sulut.(Joe)
