Prabowo di KTT BRICS: Suara Global South Harus Berujung Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Deklarasi

NEW DELHI — Presiden Prabowo Subianto membawa pesan yang lebih jauh dari sekadar memperkuat posisi Indonesia dalam BRICS. Dalam sesi terbuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, Minggu, 13 September 2026, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan dunia.

Menurut Prabowo, BRICS memiliki posisi strategis untuk menyatukan dan memperkuat suara negara-negara berkembang. Ia mengaitkan peran tersebut dengan tantangan yang semakin dekat, yakni pencapaian Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pesan itu menjadi penting karena waktu menuju 2030 semakin pendek. Prabowo menilai komitmen dunia untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi planet, dan membangun institusi yang lebih kuat tidak boleh berhenti ketika tenggat Agenda 2030 tercapai.

“Kita harus terus melangkah melampaui tahun 2030,” kata Prabowo dalam sesi tersebut.

Bukan Sekadar Suara di Forum Internasional

Bagi Prabowo, persoalan utamanya bukan hanya bagaimana negara berkembang mendapatkan ruang bicara lebih besar dalam forum internasional.

Agenda yang lebih besar adalah bagaimana posisi tersebut digunakan untuk mendorong perubahan dalam tata kelola global dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa Agenda 2030 harus ikut menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang semestinya, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi negara berkembang dalam membentuk tatanan global.

Dengan kata lain, kekuatan Global South tidak cukup diukur dari banyaknya negara yang berkumpul dalam sebuah forum.

Ukuran akhirnya adalah dampak.

Apakah kerja sama tersebut mampu memperluas peluang ekonomi, memperkuat perdagangan, membuka akses teknologi dan pembiayaan, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah BRICS mengadopsi Deklarasi New Delhi pada KTT ke-18.

Deklarasi New Delhi: Dari Komitmen ke Langkah Nyata

Deklarasi New Delhi menegaskan kembali tiga pilar kerja sama BRICS, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta kerja sama budaya dan antarmasyarakat.

Para pemimpin BRICS juga menyatakan komitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan tata dunia internasional yang lebih representatif.

Dokumen tersebut secara khusus kembali menegaskan komitmen terhadap Agenda 2030, dengan pengentasan kemiskinan disebut sebagai salah satu tantangan global terbesar.

BRICS juga menyatakan akan berkontribusi dalam membentuk agenda pembangunan setelah 2030.

Artinya, pembahasan BRICS tidak berhenti pada bagaimana mencapai target SDGs yang sudah ditetapkan, tetapi mulai melihat seperti apa arah pembangunan dunia setelah tenggat tersebut.

Deklarasi itu juga menyoroti ketimpangan di dalam dan antarnegara serta perlunya langkah kolektif untuk mengatasinya.

Pada sisi tata kelola global, BRICS kembali mendorong reformasi lembaga internasional, termasuk peningkatan representasi negara berkembang di lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB serta institusi keuangan internasional.

Indonesia Berada di Dalam Perubahan Itu

Bagi Indonesia, posisi sebagai anggota BRICS memberikan ruang untuk ikut dalam pembahasan mengenai perdagangan, investasi, teknologi, pembiayaan pembangunan, energi, ketahanan pangan hingga reformasi tata kelola global.

Namun, posisi tersebut sekaligus membawa konsekuensi.

Indonesia tidak cukup hanya menjadi bagian dari forum yang semakin besar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang benar-benar diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret.

Di sinilah pesan Prabowo di New Delhi menjadi relevan.

Global South tidak hanya membutuhkan suara yang lebih keras, tetapi juga hasil yang lebih nyata.

Deklarasi New Delhi sendiri mencantumkan berbagai bidang kerja sama praktis, termasuk pembiayaan pembangunan, teknologi, industri, UMKM, transportasi, ketahanan pangan, perubahan iklim dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Bahkan, BRICS mencatat kemajuan dalam inisiatif BRICS Multilateral Guarantees, yang diarahkan untuk membantu memobilisasi modal swasta, meningkatkan kelayakan kredit dan menurunkan biaya pembiayaan proyek pembangunan di negara-negara BRICS dan Global South.

Ujian Sesungguhnya Ada Setelah KTT

KTT telah selesai. Deklarasi telah disepakati. Komitmen politik telah disampaikan.

Tetapi pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah para pemimpin meninggalkan ruang konferensi.

BRICS kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan berbagai komitmen tersebut menjadi program, kerja sama dan kebijakan yang dapat diukur hasilnya.

Bagi Indonesia, pertanyaan sederhananya adalah: seberapa jauh keanggotaan BRICS dapat memberikan nilai tambah bagi rakyat?

Bukan hanya dalam diplomasi, tetapi juga dalam perdagangan, investasi, lapangan kerja, teknologi, pangan, energi, pembiayaan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi.

Sebab, ketika Prabowo mengatakan suara Global South harus ikut menentukan masa depan dunia, pesan tersebut pada akhirnya harus memiliki ukuran yang lebih konkret daripada sekadar posisi di meja diplomasi.

Suara yang kuat harus menghasilkan kebijakan yang kuat. Dan kebijakan yang kuat pada akhirnya harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Itulah ujian terbesar BRICS setelah KTT New Delhi.

Konteks Deklarasi New Delhi

Deklarasi New Delhi merupakan hasil KTT BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi pada 12–13 September 2026 dengan tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Dokumen tersebut memuat 140 butir dan mencakup isu tata kelola global, pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan keuangan, perdagangan, teknologi, keamanan, pangan, energi, perubahan iklim serta kerja sama antarmasyarakat.

Salah satu poin pentingnya adalah komitmen BRICS terhadap Agenda 2030 sekaligus kontribusi negara-negara BRICS dalam membentuk agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2030.

Deklarasi itu juga menegaskan pentingnya memperbesar suara dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Dengan demikian, pernyataan Prabowo mengenai penguatan suara Global South memang berada dalam konteks yang sejalan dengan dokumen hasil KTT.