Antrean Pertalite Meluas di Sulawesi Utara, Distribusi Terlambat Jadi Sorotan

MANADO, ForumAdil.com — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Utara pada 14–15 Oktober 2026. Kondisi ini tidak hanya muncul di Kota Manado, tetapi juga diberitakan di Langowan, Kawangkoan, Tomohon, Tondano, dan Kotamobagu.

Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bahkan memanjang hingga badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Di beberapa titik di Manado, stok Pertalite dilaporkan habis ketika kendaraan masih mengantre.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelancaran pasokan dan distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara. Masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan menjalankan usaha harus menghadapi waktu tunggu lebih panjang, sementara kepastian ketersediaan BBM di masing-masing SPBU belum merata.

Di tengah keluhan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan telah memperkuat pasokan dengan tambahan 3.000 kiloliter (KL) Pertalite melalui Integrated Terminal Bitung. Volume tersebut setara dengan 3 juta liter.

Namun, tambahan pasokan belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan mendasar: apa penyebab distribusi terganggu, berapa kebutuhan normal Pertalite di Sulawesi Utara, dan kapan pelayanan SPBU kembali normal?

Antrean Terjadi di Sejumlah Wilayah

Di Kota Manado, laporan forumadil.com pada 14 Oktober menyebut antrean terjadi di SPBU Kairagi 1, Winangun, Kairagi Weru, Dendengan Luar, Sario, dan Winangun 2. Di sejumlah lokasi, antrean kendaraan hingga badan jalan memicu kemacetan. Beberapa SPBU dilaporkan kehabisan Pertalite ketika kendaraan masih menunggu giliran.

Kondisi serupa dilaporkan di kawasan Langowan, Kabupaten Minahasa. Pada 15 Oktober, antrean kendaraan di sekitar SPBU Langowan disebut hampir mencapai satu kilometer hingga menggunakan sebagian badan jalan. Personel Polsek Langowan turun mengatur arus lalu lintas agar kepadatan tidak semakin mengganggu pengguna jalan.

Di Kawangkoan, laporan media lokal pada tanggal yang sama menyebut antrean kendaraan roda empat memanjang hingga ke arah Tugu Kacang. Meski demikian, arus lalu lintas di lokasi tersebut dilaporkan masih berjalan lancar.

Sementara itu, pemberitaan media lokal menyebut antrean juga terjadi di Tomohon dan Tondano. Laporan mengenai wilayah tersebut memperluas gambaran persoalan, meskipun rincian kondisi stok dan nama SPBU yang terdampak belum seluruhnya tersedia.

Di Kotamobagu, laporan pada 13 Oktober menyebut antrean dan kemacetan di SPBU Kotabangon. Pada 14 Oktober, polisi juga melakukan pemantauan di SPBU Kotobangon dan Moyag untuk memeriksa kondisi stok serta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.

Rangkaian laporan ini menunjukkan bahwa antrean tidak hanya menjadi persoalan di pusat Kota Manado. Namun, belum tersedia data yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh SPBU atau seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara mengalami kekosongan Pertalite.

Pertamina Mengakui Keterlambatan Distribusi

Persoalan antrean BBM dibahas dalam pertemuan Pemerintah Kota Manado dan Pertamina Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo di Kantor Wali Kota Manado pada 15 Oktober 2026.

Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengatakan pemerintah menerima keluhan masyarakat dan meminta Pertamina segera menyelesaikan persoalan tersebut. Pemkot Manado berharap antrean dapat terurai dalam waktu dua hingga tiga hari.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina menyampaikan bahwa keterlambatan distribusi menjadi salah satu penyebab meningkatnya antrean kendaraan di SPBU.

Sales Branch Manager SulutGo I Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Agung AfrizalSales Branch Manager SulutGo I Fuel Pertamina P, menjelaskan bahwa penyaluran BBM ke SPBU masih terus berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa kapal pengangkut Pertalite telah tiba pada 13 Oktober dengan membawa pasokan 3.000 KL.

Pengakuan mengenai keterlambatan distribusi memberikan petunjuk awal untuk menelusuri persoalan ini. Namun, penyebab keterlambatan tersebut belum dijelaskan secara terperinci kepada publik.

Belum diketahui berapa lama keterlambatan terjadi, berapa volume yang tidak tersalurkan sesuai jadwal, serta apakah gangguan yang sama memengaruhi distribusi ke wilayah lain di Sulawesi Utara.

Karena itu, penjelasan mengenai keterlambatan distribusi perlu disertai data operasional agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyebab antrean.

Tiga Juta Liter Pertalite, Berapa Kebutuhan Normal Sulut?

Pertamina menyatakan telah memperkuat pasokan melalui kedatangan kapal MT Naura yang membawa 3.000 KL Pertalite ke Integrated Terminal Bitung. Tambahan tersebut setara dengan 3 juta liter.

Selain itu, dalam pertemuan dengan Pemkot Manado pada 15 Oktober, Pertamina menyampaikan rencana tambahan pasokan 5.000 KL atau 5 juta liter pada 16 Oktober 2026.

Jika kedua volume tersebut terealisasi sebagai tambahan di luar pasokan reguler, totalnya mencapai 8 juta liter. Namun, realisasi kedatangan tambahan 5.000 KL dan statusnya terhadap alokasi normal perlu dikonfirmasi sebelum angka itu disebut sebagai tambahan pasokan yang telah diterima.

Besarnya angka tersebut belum cukup untuk menentukan apakah kebutuhan Pertalite di Sulawesi Utara telah terpenuhi. Penilaiannya harus didasarkan pada kebutuhan normal harian, stok awal, realisasi pengiriman, serta volume yang benar-benar diterima setiap SPBU.

Jika kebutuhan harian meningkat, tambahan pasokan perlu dibandingkan dengan kenaikan permintaan tersebut. Jika terjadi keterlambatan distribusi, perlu diperiksa apakah penambahan pasokan mampu mengatasi kekurangan stok pada lokasi yang paling membutuhkan.

Pertamina perlu menjelaskan berapa rata-rata penyaluran Pertalite per hari di Sulawesi Utara sebelum antrean terjadi dan bagaimana realisasi penyaluran selama periode 10–16 Oktober 2026.

Data tersebut akan membantu menjawab apakah masalah terutama berkaitan dengan peningkatan permintaan, keterlambatan pengiriman, atau ketidakseimbangan distribusi antarlokasi.

Pemerataan Pasokan Perlu Diperiksa

Luasnya wilayah yang disebut dalam laporan antrean membuat pemeriksaan distribusi tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan kondisi di Manado.

Pertamina perlu memetakan stok dan realisasi penyaluran di Manado, Minahasa Utara, Tomohon, Tondano, Langowan, Kawangkoan, Kotamobagu, serta wilayah lain yang melaporkan gangguan pelayanan.

Pemeriksaan itu setidaknya mencakup jadwal pengiriman mobil tangki, volume yang dikirim dari terminal, waktu kedatangan di SPBU, serta stok yang tersedia setelah penyaluran dilakukan.

Informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah semua wilayah menerima pasokan sesuai jadwal atau terdapat perbedaan waktu distribusi yang menyebabkan sebagian SPBU lebih cepat kehabisan stok.

Untuk wilayah lain seperti Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, dan kawasan Nusa Utara, diperlukan konfirmasi terbaru agar kondisi yang diberitakan tidak didasarkan pada laporan lama atau asumsi bahwa semua daerah mengalami persoalan serupa.

Pemetaan yang transparan juga membantu pemerintah menentukan prioritas pengiriman ke SPBU yang mengalami kekosongan atau stok kritis.

Pengawasan BBM Subsidi Harus Berbasis Bukti

Selain distribusi, pengawasan penyaluran Pertalite juga perlu diperkuat.

Pertamina menyatakan melakukan pemantauan stok dan penyaluran di setiap SPBU, mempercepat suplai ke lokasi yang mengalami kondisi stok kritis, serta menempatkan petugas pengatur antrean untuk membantu pelayanan.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau pengisian berulang yang tidak sesuai peruntukan.

Di sejumlah SPBU Manado, detikcom mencatat antrean didominasi sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki besar, termasuk tangki yang dimodifikasi. Temuan lapangan tersebut layak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Namun, keberadaan kendaraan bertangki besar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kendaraan tersebut menjadi penyebab utama kelangkaan di seluruh Sulawesi Utara. Dugaan penyalahgunaan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan sesuai peruntukan, tanpa mengabaikan kewajiban penyediaan pasokan dan kelancaran distribusi kepada masyarakat yang berhak.

Pemerintah Perlu Meminta Penjelasan Menyeluruh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mendorong koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, pemerintah kabupaten dan kota, serta aparat penegak hukum untuk menangani antrean dan laporan kekosongan Pertalite.

Langkah berikutnya adalah memastikan evaluasi mencakup seluruh rantai penyaluran, dari terminal hingga SPBU yang mengalami gangguan pelayanan.

Pertamina perlu menyampaikan data kebutuhan normal, realisasi distribusi, penyebab keterlambatan, serta perkembangan stok setelah tambahan pasokan masuk. BPH Migas juga perlu dimintai penjelasan mengenai pengawasan distribusi BBM subsidi dan kesesuaian penyalurannya.

Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota dapat membantu dengan menyampaikan laporan lapangan yang terukur, termasuk nama SPBU yang terdampak, jenis BBM yang tersedia atau kosong, serta waktu terjadinya antrean.

Keterbukaan data akan membantu masyarakat membedakan antara gangguan stok di SPBU, keterlambatan distribusi, dan peningkatan permintaan. Tanpa informasi tersebut, penyebab persoalan akan sulit dipastikan dan penanganannya berisiko hanya bersifat sementara.

Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Tambahan Pasokan

Antrean Pertalite di sejumlah wilayah Sulawesi Utara menjadi persoalan pelayanan publik yang membutuhkan penjelasan berbasis data.

Pengakuan Pertamina mengenai keterlambatan distribusi merupakan petunjuk awal, sedangkan tambahan pasokan 3.000 KL menjadi bagian dari langkah penanganan. Namun, penyebab keterlambatan, kebutuhan normal, dan pemerataan distribusi masih perlu diperjelas.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengumuman mengenai jumlah BBM yang didatangkan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa Pertalite tersedia di SPBU ketika diperlukan, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain.