Berty Lumempouw Apresiasi TNI AL, Desak Transparansi Penanganan Kasus Barang Selundupan di Sulawesi Utara
Keberhasilan TNI AL menggagalkan penyelundupan dari Filipina mendapat apresiasi. Namun, perkembangan proses hukum setelah perkara diserahkan ke Bea Cukai dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
BITUNG — Keberhasilan jajaran TNI Angkatan Laut melalui Komando Daerah Maritim (Kodaeral) VIII menggagalkan masuknya barang ilegal dari Filipina ke wilayah Sulawesi Utara kembali mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Umum Organisasi Kristen Laskar Benteng Indonesia, Berty Alan Lumempouw, S.H.
Menurut Berty, aparat TNI AL selama ini menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menjaga perairan perbatasan dari aktivitas penyelundupan. Berbagai operasi yang dilakukan juga kerap disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers maupun publikasi resmi.
Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul pertanyaan mengenai perkembangan proses hukum setelah barang-barang hasil penyelundupan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
“Publik tentu mengapresiasi kerja keras aparat di lapangan. Tetapi masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana perkembangan proses hukum terhadap barang maupun pihak yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut,” kata Berty dalam keterangan tertulis yang diterima Forum Adil.
Dari Penangkapan ke Proses Hukum
Dalam sejumlah kasus penyelundupan yang berhasil diungkap aparat keamanan di perairan Sulawesi Utara, barang bukti selanjutnya diserahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di bidang kepabeanan.
Menurut Berty, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat melihat kesinambungan antara keberhasilan operasi penangkapan dengan proses penegakan hukum yang berlangsung setelahnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui adanya penangkapan, tetapi tidak pernah mendapatkan informasi lanjutan mengenai status perkara, perkembangan penyidikan, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan informasi akan membantu menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Transparansi sebagai Bentuk Akuntabilitas
Berty mengatakan kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk melemahkan institusi tertentu, melainkan mendorong peningkatan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, setiap perkara penyelundupan bernilai besar memiliki dimensi ekonomi dan keamanan yang luas. Karena itu, publik perlu mendapatkan kepastian bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ketika informasi mengenai perkembangan perkara sulit diperoleh, maka ruang spekulasi akan semakin besar. Karena itu transparansi menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan,” katanya.
Sejumlah praktisi hukum yang dihubungi Forum Adil juga menilai keterbukaan informasi penanganan perkara merupakan bagian penting dari prinsip pemerintahan yang akuntabel.
Mereka menegaskan bahwa setiap institusi penegak hukum memiliki kewajiban menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang proporsional, tanpa mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Surat ke Kementerian Keuangan dan DPR
Berty mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu terkait permintaan evaluasi terhadap penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, surat tersebut telah mendapat respons dari pihak terkait.
Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan aspirasi kepada Komisi XI DPR RI yang membidangi sektor keuangan dan kepabeanan.
“Kami berharap lembaga pengawas internal maupun DPR dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Rencana Menempuh Jalur Pengawasan
Selain menyurati lembaga pengawas, Berty menyatakan akan terus menggunakan mekanisme hukum dan pengawasan yang tersedia apabila masih terdapat pertanyaan publik yang belum terjawab.
Ia menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.
“Tujuan utamanya bukan mencari sensasi atau menyerang institusi tertentu, tetapi memastikan setiap proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.
Menunggu Penjelasan Resmi
Di tengah berbagai pertanyaan yang berkembang, publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara-perkara penyelundupan yang sebelumnya berhasil diungkap aparat di lapangan.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa keberhasilan operasi pemberantasan penyelundupan tidak berhenti pada tahap penangkapan, tetapi berlanjut hingga proses hukum yang tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Forum Adil masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait mengenai perkembangan penanganan perkara dimaksud. Apabila terdapat tanggapan resmi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai kaidah jurnalistik.
