Kebijakan eSIM Pemerintah Picu Polemik, Rakyat Kecil Terancam Tersisih dari Akses Digital
FORUMADIL, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan kebijakan besar yang mengejutkan publik: kartu SIM fisik akan dihapus dan digantikan oleh teknologi eSIM secara bertahap. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 dan disebut sebagai langkah besar menuju peningkatan keamanan digital nasional.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyatakan bahwa eSIM menawarkan sistem keamanan yang lebih kuat, termasuk integrasi data biometrik seperti wajah dan sidik jari untuk mencegah kejahatan siber. Namun, terobosan ini justru memicu gelombang kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat.
Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak inklusif dan terburu-buru, mengingat mayoritas ponsel masyarakat Indonesia belum mendukung teknologi eSIM. Harga perangkat yang kompatibel juga dinilai terlalu mahal, sehingga sebagian masyarakat merasa terpaksa mengganti ponsel hanya demi mengikuti perkembangan.
Selain itu, biaya aktivasi eSIM dan kualitas sinyal yang belum stabil di sejumlah daerah menjadi sumber keluhan. Kekhawatiran lain yang mencuat adalah soal keamanan data biometrik yang dikumpulkan oleh operator.
Pemerintah memang menegaskan bahwa migrasi ke eSIM belum bersifat wajib. Namun, tanpa adanya edukasi menyeluruh, subsidi perangkat, dan pembangunan infrastruktur yang merata, tekanan untuk beralih tetap terasa nyata di tengah masyarakat.
Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah eSIM akan menjadi tonggak kemajuan digital Indonesia, atau justru memperlebar jurang digital yang meminggirkan rakyat kecil?(Joe)
