PEMKOT TOMOHON PERKUAT KOMITMEN ANTI-KORUPSI BERSAMA KPK RI
“Ini bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi komitmen bersama membangun pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi.” – Sendy Rumajar, Wakil Wali Kota Tomohon
FORUMADIL,Jakarta — Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy Rumajar, hadir mewakili Kota Tomohon dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah wilayah Sulawesi Utara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Merah Putih Jakarta, 13 Agustus 2025.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, para bupati/wali kota, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektorat daerah, dan kepala badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota di Sulut.
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas tinggi.
Komitmen Nyata Pemkot Tomohon
Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Sendy Rumajar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tomohon menyambut baik inisiatif KPK dalam menggelar rapat koordinasi ini.
“Rakor ini adalah langkah preventif yang sangat strategis untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
“Kami berharap dukungan KPK untuk membangun sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih baik, serta mengatasi potensi risiko korupsi sejak dini,” tambahnya.
Sendy juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari lemahnya pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas inspektorat, potensi penyalahgunaan diskresi dalam pengadaan barang/jasa, hingga rendahnya pemahaman ASN dan minimnya partisipasi publik.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Tomohon telah dan akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Penandatanganan Komitmen Bersama
Sebagai wujud keseriusan, kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Kota Tomohon yang diwakili langsung oleh Wakil Wali Kota Sendy Rumajar.
“Pemkot Tomohon siap mendukung program pencegahan korupsi, membangun transparansi, serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” tegas Sendy.
Pimpinan KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada keteladanan kepala daerah.
“Pemimpin yang memberi contoh akan menjadi motor penggerak budaya antikorupsi di lingkup pemerintahan,” ujarnya.
Tomohon Menuju Pemerintahan Berintegritas
Dengan komitmen yang kuat, Pemerintah Kota Tomohon optimistis dapat memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan membangun kepercayaan masyarakat. Sinergi dengan KPK diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.
“Kami ingin menjadikan Tomohon sebagai daerah teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih di Sulawesi Utara,” tutup Sendy Rumajar.(Kiky)
